 |
| Kumpulan Dokumentasi |
Makassar, 26 Agustus 2024 – PDAM Kota Makassar kembali menjadi sorotan publik setelah terungkapnya sejumlah skandal yang menggerogoti integritas institusi ini. Mulai dari praktik nepotisme, pembentukan dinasti keluarga, hingga isu moral yang mengguncang lingkungan kerja, PDAM kini berada di bawah tekanan besar untuk memberikan jawaban atas berbagai dugaan tersebut.
Direktur Utama PDAM, B.I., diduga kuat terlibat dalam praktik nepotisme dengan memasukkan sekelompok orang yang dikenal dengan sebutan "Laskar Pelangi" ke dalam struktur perusahaan. Ada dugaan kuat bahwa terjadi pembayaran sejumlah uang demi mendapatkan posisi strategis di perusahaan ini. Keterlibatan pihak kejaksaan tinggi serta anggota dewan seperti S. dari Partai Nasdem dalam proses ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di tubuh PERUMDAM Kota Makassar, yang selama ini menjadi salah satu penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di kota ini.
.jpeg) |
| Menara Air |
Lebih lanjut, Direktur Teknik PDAM, A.A., yang telah menjabat selama tiga periode di bawah tiga kepemimpinan berbeda, diduga membentuk dinasti keluarga di perusahaan tersebut. A.A. dikabarkan menempatkan kerabat dekatnya di berbagai posisi vital tanpa melalui proses pengkaderan yang layak. Mereka sudah melalui assessment, tetapi tidak pernah tergantikan, sementara masih banyak lagi anak dari pejabat struktural yang karena pengaruh bapaknya menduduki jabatan terpenting. Ada juga istri anggota dewan S., yang menjabat sebagai kepala wilayah 6, serta anak dari mantan direksi yang kini berada di badan pengawas PDAM, yang dari Kepala Seksi naik menjadi Kepala Bagian IPAL. Masih banyak lagi kejanggalan perekrutan yang didasarkan pada kedekatan, bukan kompetensi. Praktik semacam ini tidak hanya menimbulkan kecemburuan di antara para pegawai tetapi juga memperburuk kinerja dan tata kelola perusahaan.
Masalah semakin pelik ketika isu moral berupa skandal perselingkuhan antara mantan dan pegawai aktif mencuat. Penanganan yang hanya berupa pemindahan bagian tanpa tindakan tegas menunjukkan lemahnya kepemimpinan di bagian umum dan personalia. Bahkan, seorang pegawai yang seharusnya pensiun diberikan perpanjangan masa kerja, yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan telah memicu ketidakpuasan di kalangan mantan pegawai.
Kontroversi juga mencuat di bagian keuangan, di mana pengelolaannya diduga dikendalikan oleh orang dekat istri Wali Kota Makassar, D.P. Penundaan pencairan dana asuransi pensiun membuat para pensiunan PDAM terjebak dalam ketidakpastian, menambah panjang daftar permasalahan yang menjerat institusi ini.
 |
| Ilustrasi |
Salah satu contoh nyata dari buruknya pengelolaan PDAM adalah masalah pencemaran air yang terjadi di wilayah perumahan Puri Baruga Asri Bukopin. Limbah dari perumahan tersebut dilaporkan mencemari saluran air baku yang berada di Nipa-Nipa, yang seharusnya menjadi sumber air bersih bagi warga sekitar. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dan manajemen lingkungan di bawah kepemimpinan PDAM saat ini, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan serta kerugian besar bagi masyarakat.
Pendirian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di PDAM Kota Makassar juga dipertanyakan oleh banyak pihak karena besarnya anggaran yang dikeluarkan, sementara hasil pekerjaan yang diharapkan tak kunjung terlihat. Publik semakin resah dan menantikan tindakan nyata dari pihak berwenang untuk segera menyelidiki dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang merugikan kepentingan masyarakat ini.
Menanggapi situasi yang memprihatinkan ini, Lawyer Kondang Kota Makassar sekaligus Direktur Lembaga Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel, Farid Mamma, SH., MH, menyatakan keprihatinannya yang mendalam. "Apa yang terjadi di PDAM Kota Makassar mencerminkan lemahnya tata kelola dan pengawasan yang seharusnya dilakukan dengan ketat. Dugaan praktik nepotisme, dinasti keluarga, hingga pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh institusi yang seharusnya melindungi masyarakat dari bahaya adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik," tegasnya.
Farid juga mendesak agar pihak berwenang segera turun tangan untuk mengusut tuntas segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di PDAM. "Kita tidak bisa membiarkan hal ini berlarut-larut. Kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan publik harus dijaga dengan tindakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu," tutup Farid.
Sementara itu, pada Minggu, 25 Agustus 2024, beberapa narasumber yang ditemui awak media secara terpisah memberikan informasi tambahan terkait skandal ini. Karena menjaga privasi mereka, nama narasumber dirahasiakan atas permintaan mereka. Salah satu narasumber menyatakan, "Kami sudah lama curiga ada sesuatu yang tidak beres di PDAM, terutama terkait dengan penempatan pegawai dan pengelolaan anggaran. Tetapi, sulit bagi kami untuk berbicara terbuka karena ada ketakutan akan ada dampak negatif bagi karir dan keselamatan kami."
Narasumber lainnya menambahkan, yang mencemari air baku di Nipa-Nipa seharusnya menjadi perhatian serius bagi manajemen PDAM. Namun, hingga kini tidak ada langkah konkret yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Ini menunjukkan betapa lemahnya tanggung jawab yang diemban oleh pimpinan PDAM."
Pernyataan-pernyataan ini semakin menambah keyakinan publik bahwa masalah di PDAM Kota Makassar tidak bisa lagi diabaikan dan perlu segera ditan di gani dengan serius oleh pihak berwenang.
@mds
