 |
| Korban Pengeroyokan di pelabuhan |
Makassar, 14 September 2024 - Kejadian pengeroyokan yang terjadi di Pelabuhan Makassar baru-baru ini membuat masyarakat terkejut dan prihatin. Insiden tersebut menunjukkan betapa rentannya keamanan di salah satu pusat aktivitas ekonomi terbesar di wilayah ini. Sejumlah pelaku pengeroyokan dilaporkan melakukan aksi kekerasan terhadap korban yang hingga kini identitasnya masih dirahasiakan.
Kejadian ini sangat disayangkan, mengingat lokasi pelabuhan merupakan area publik yang seharusnya aman bagi siapa pun. Insiden ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan warga dan keamanan di tempat-tempat umum yang strategis. Masyarakat Makassar pun mempertanyakan bagaimana peran pihak berwenang dalam menanggapi situasi ini.
Yang lebih membuat miris, hingga saat ini pelaku pengeroyokan tersebut belum ditahan. Hal ini menimbulkan gelombang kritik dari berbagai kalangan, termasuk aktivis masyarakat dan keluarga korban, yang menuntut adanya tindakan tegas dari aparat hukum. Mereka khawatir bahwa jika para pelaku tidak segera ditahan dan diproses secara hukum, akan timbul preseden buruk di mana aksi-aksi kekerasan serupa bisa terjadi di masa depan tanpa konsekuensi yang nyata.
 |
| Kejadian Pengeroyokan |
Warga juga meminta agar aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap kasus ini dan bertindak cepat serta transparan dalam mengusut tuntas insiden tersebut. Mereka berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran penting agar keadilan ditegakkan, serta memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat yang beraktivitas di pelabuhan dan sekitarnya.
Keamanan publik di kawasan seperti pelabuhan merupakan hal yang sangat penting, dan kejadian seperti ini seharusnya menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan otoritas terkait. Masyarakat Makassar berharap bahwa tindakan hukum yang cepat dan tegas akan segera diambil, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di wilayah ini.
Tanggapan Farid Mamma, SH., M.H. Terkait Krusialitas "Hukum Rimba" di Indonesia, Khususnya Kota Makassar
Farid Mamma, SH., M.H., seorang ahli hukum yang dikenal vokal dalam berbagai isu sosial, memberikan tanggapan tajam terkait fenomena yang disebutnya sebagai "hukum rimba" yang masih sering terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Menurutnya, istilah "hukum rimba" merujuk pada situasi di mana kekuatan fisik, kekuasaan, atau intimidasi menjadi alat utama dalam menyelesaikan konflik, menggantikan hukum yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap penyelesaian masalah di negara hukum seperti Indonesia.
 |
| Untung ada aparat TNI melerai kejadian |
Farid menyoroti betapa krusialnya kondisi penegakan hukum di kota-kota besar seperti Makassar, di mana kerap kali terjadi kekerasan dan tindakan main hakim sendiri. "Kita lihat, di Makassar, kejadian-kejadian kekerasan seperti pengeroyokan, tawuran, atau intimidasi kelompok masih sering terjadi. Ironisnya, dalam banyak kasus, para pelaku tidak segera ditangkap atau dihukum. Ini menciptakan persepsi bahwa hukum yang berlaku adalah hukum rimba, di mana yang kuat yang menang," ujarnya.
Dia juga menekankan bahwa kurangnya penegakan hukum yang tegas dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. "Jika aparat penegak hukum tidak bertindak cepat dan tegas, masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan akhirnya memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. Inilah yang kemudian melanggengkan praktik hukum rimba, yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum kita."
Farid Mamma juga menambahkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Menurutnya, hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, di mana pelanggar hukum dengan kekuasaan atau pengaruh dapat lolos dari jerat hukum. "Semua warga negara, apapun latar belakangnya, harus diperlakukan sama di mata hukum. Tidak boleh ada yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki uang, pengaruh, atau kedekatan dengan pihak-pihak tertentu," tegasnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya reformasi di bidang hukum dan peradilan untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat mendapatkan perlindungan yang adil. "Kita perlu memperbaiki sistem hukum kita, mulai dari aparat penegak hukum, sistem peradilan, hingga pendidikan hukum di kalangan masyarakat. Tanpa perbaikan ini, hukum rimba akan terus menghantui kita," tutupnya.
@mds
