SPMP Desak Copot Pejabat Dispora Sulsel, Bongkar Dugaan Korupsi Miliaran!

Agung Jeka 

Makassar, Sulawesi Selatan, 27 September 2024 – Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda (SPMP) menggelar aksi unjuk rasa yang penuh tekanan di depan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan lantang, mereka menuntut Pj Gubernur Sulsel segera mencopot Kepala Dinas dan UPT Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulawesi Selatan terkait dugaan penyalahgunaan fasilitas olahraga yang dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penindakan atau Pengalihfungsian Prasarana Olahraga.

Dalam orasi yang disampaikan oleh Agung Jeka, selaku jenderal lapangan SPMP, ia mengecam keras tindakan Dinas Pemuda dan Olahraga yang diduga menyewakan lahan olahraga kepada pedagang. “Apa yang dilakukan oleh dinas ini adalah pelanggaran serius. Aktivitas komersial di lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk olahraga jelas-jelas melanggar aturan. Pj Gubernur harus tegas, jika tidak, ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah daerah,” tegas Agung dalam orasinya.

Lebih lanjut, SPMP melalui Bidang Hukum dan HAM mereka mengungkap adanya indikasi kuat ketidaktransparanan dalam pengelolaan aset. Hasil investigasi internal mereka menunjukkan adanya dana sebesar Rp 1,5 miliar yang dihasilkan dari penyerahan lahan dan pengelolaan parkir di area prasarana olahraga yang seharusnya menjadi fasilitas umum. Agung menambahkan, "Ada permainan gelap yang dilakukan dengan mengelola lahan ini. Pedagang dipungut biaya sewa dengan tarif berbeda-beda, belum lagi lahan parkir yang seolah-olah dijadikan ‘sapi perah’ bagi pihak dinas."

Sorotan Pedas Rais Al Jihad: “Jangan Biarkan Korupsi Ini Menjalar!”

Rais Al Jihad, Ketua SPMP, memberikan komentar tajam yang menggema dalam diskusi publik pasca aksi tersebut. Dalam pernyataannya, Rais menuding Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel melakukan praktik korupsi terselubung yang melibatkan dana besar dari pengelolaan aset negara.

"Kejadian ini adalah simbol betapa rakusnya birokrat yang menggadaikan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi! Jika ini dibiarkan, bukan hanya kepala dinas yang harus bertanggung jawab, seluruh pejabat di balik praktik ini harus diseret ke meja hukum. Gubernur harus ambil sikap, atau jangan-jangan ada permainan kotor di balik diamnya pemerintahan? Rakyat sudah cukup muak dengan janji-janji. Jika mereka tidak bertindak, kita yang akan bergerak lebih keras!" seru Rais dengan nada berapi-api.

Rais juga mengkritik lemahnya pengawasan internal pemerintah terhadap pengelolaan fasilitas umum. "Sulsel tidak boleh jadi ladang korupsi pejabat tak bermoral. Pengalihan lahan olahraga untuk pasar komersial adalah penghinaan terhadap pembangunan pemuda dan olahraga di Sulsel. Ini bukan hanya soal uang, tapi penghancuran semangat dan kesempatan bagi generasi muda kita. Mereka layak mendapatkan tempat berlatih, bukan menjadi korban kapitalisasi!"

Mendesak Penindakan Tegas

Aksi SPMP ini mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Para pengunjuk rasa menekankan bahwa jika Pj Gubernur Sulsel tidak segera bertindak, mereka akan menggelar aksi yang lebih besar dengan membawa masalah ini ke ranah hukum.

Dengan semakin mencuatnya dugaan-dugaan korupsi dan penggelapan dana di lingkungan Dispora, tekanan publik terhadap Gubernur dan aparat penegak hukum semakin memuncak. Pertanyaannya kini, sejauh mana tindakan tegas pemerintah daerah dan pihak berwenang untuk memberantas akar-akar korupsi yang kian menjalar dalam tubuh birokrasi? Aksi ini bukan sekadar desakan pencopotan, melainkan awal dari babak baru perjuangan mahasiswa dan pemuda untuk keadilan.

@mds