Demonstrasi Jilid 4 di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Makassar, 15 Oktober 2024 – Dalam upaya menegaskan hak-hak masyarakat yang terampas, Aliansi Wija To Luwu kembali menunjukkan kekuatan dan ketegasan mereka melalui Aksi Demonstrasi Jilid 4 di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Aksi ini bukan sekadar seruan, melainkan sebuah deklarasi bahwa penyerobotan lahan oleh PT Masmindo Dwi Area (MDA) tidak akan dibiarkan terus berlangsung tanpa tindakan. Tindakan ini menjadi bukti bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam sementara hak-hak mereka dirampas oleh korporasi yang tak bertanggung jawab.
Dalam aksi ini, demonstran secara langsung menuntut agar anggota DPRD Provinsi Sulsel, terutama yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) 11, melakukan tindakan nyata. Tuntutan mereka sangat jelas:
Segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan konflik ini dengan transparansi.
Mengeluarkan surat rekomendasi resmi untuk pencabutan izin PT MDA yang sudah jelas-jelas merusak hak-hak masyarakat dan lingkungan.
Mengawal dengan ketat penyelesaian kasus penyerobotan lahan oleh PT MDA, tanpa toleransi untuk pengabaian.
Haikal, jenderal lapangan aksi, melontarkan kritik pedas kepada anggota DPRD yang dianggap menutup mata terhadap derita masyarakat. "DPRD harus sadar, mereka bukanlah sekadar wakil yang duduk di kursi empuk, tetapi penjaga amanah rakyat! Penyerobotan dan pengerusakan lahan di Ranteballa adalah pengkhianatan terhadap rakyat! Kami tidak butuh janji, kami butuh tindakan!" serunya dengan semangat yang membara.
Ia menekankan bahwa anggota DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk berjuang bersama masyarakat, bukan sekadar berdiam diri di tengah persoalan yang mengancam kehidupan banyak orang. "Jika kalian terpilih untuk membela rakyat, maka tunjukkan dengan aksi nyata! Jangan biarkan rakyat terus menderita akibat kebijakan yang menguntungkan korporasi semata!" tegas Haikal.
Audiensi dengan empat anggota DPRD Sulsel, yaitu Zulfikar Limolang, Hj. Asni, dr. Murji Amsal, dan Fadriaty AS, memberikan sedikit harapan, namun keraguan tetap menghinggapi masyarakat. Dalam pernyataan yang dikeluarkan, Fadriaty AS. mengklaim bahwa mereka akan mengevaluasi kinerja PT MDA dan mengawal kasus ini sampai ke pusat. Namun, tanpa langkah konkret, pernyataan itu hanyalah kata-kata hampa yang tidak ada artinya bagi mereka yang telah menjadi korban.
Aliansi Wija To Luwu menekankan bahwa setiap janji dari anggota DPRD adalah tanggung jawab moral yang harus diambil serius. "Kami tidak akan mundur! Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan kembali dengan lebih banyak massa, lebih berani, dan lebih menuntut!" ungkap perwakilan aliansi, menegaskan bahwa keadilan bagi masyarakat Luwu adalah harga mati.
Dalam penutup aksi, Aliansi Wija To Luwu menyatakan bahwa mereka tidak akan berhenti memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terampas. "Kami akan terus hadir di tengah masyarakat, mengawal semua janji dan komitmen yang disampaikan oleh DPRD. Jika mereka gagal memenuhi janji, kami akan datang kembali dengan kekuatan yang lebih besar!" tegas mereka.
Dengan semangat juang yang menyala-nyala, Aliansi Wija To Luwu bersumpah untuk tidak berhenti dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Mereka akan terus menerus menuntut keadilan, melawan praktik korporasi yang merusak, dan memastikan bahwa suara rakyat tidak hanya didengar, tetapi juga diindahkan. Keadilan harus ditegakkan, dan tidak ada lagi ruang untuk pengabaian!
@mds
