Ibu Hijriah
Makassar 21 Oktober 2024 — Dunia pendidikan tingkat pertama di Kota Makassar kembali menjadi sorotan setelah Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Makassar, Hijriah, diketahui telah merangkap jabatan sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala Sekolah di SMP Negeri 8 selama hampir dua tahun. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat dan para orang tua siswa.
Selama menjabat sebagai PLH di dua sekolah, Hijriah yang juga merupakan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Makassar, diduga terlibat dalam praktik yang mencurigakan. Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, setiap kali Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) diterima, seluruh kepala sekolah diwajibkan menyetor kepada Ketua MKKS, yang dalam hal ini juga merupakan Kepala SMPN 30 Makassar.
 |
| Karangan Bunga |
"Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi para orang tua siswa. Bagaimana mungkin kepala sekolah yang jarang hadir kecuali pada saat pencairan Dana BOS bisa menjalankan fungsinya dengan baik?" ujar seorang orang tua siswa yang enggan disebutkan identitasnya.
Kondisi ini dinilai telah merusak tatanan dunia pendidikan tingkat SMP di Kota Makassar. Ketiadaan kehadiran Kepala Sekolah yang tetap di SMP Negeri 8 selama dua tahun ini memicu keresahan dan menurunkan kualitas pelayanan pendidikan.
Lebih jauh, rangkap jabatan yang berlangsung lama ini disebut-sebut sebagai salah satu modus yang dimanfaatkan oleh oknum di Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk mengambil keuntungan dari Dana BOS melalui kepala sekolah yang berstatus PLH. Hingga saat ini, puluhan sekolah SMP dan SD di Makassar masih dipimpin oleh PLH, yang diduga memberikan ruang bagi para pejabat dinas untuk melakukan praktik korupsi.
 |
| Dalam kesempatan pembicara |
Para orang tua siswa mendesak Wali Kota Makassar agar segera mengambil langkah tegas untuk mengganti Kepala Sekolah yang merangkap jabatan ini dan memastikan adanya kepala sekolah tetap di semua sekolah. "Sudah saatnya ada perhatian serius dari pemerintah kota. Jangan sampai pendidikan anak-anak kita terus dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak," tegas salah satu perwakilan orang tua siswa.
Masyarakat berharap agar Wali Kota dan Dinas Pendidikan Kota Makassar segera mengevaluasi sistem pengangkatan kepala sekolah, khususnya terkait penunjukan PLH yang dianggap telah merusak integritas dunia pendidikan di Makassar.
@mds
