©
© |
| Farid Mamma, SH., M.H. |
Makassar 8 Oktober 2024 – Dunia olahraga di Sulawesi Selatan tengah dilanda berbagai persoalan serius, mulai dari dugaan pemotongan uang saku atlet, masalah gizi yang buruk, hingga dugaan nepotisme yang menggerus kepercayaan publik. Tidak hanya itu, sarana olahraga yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel dibiarkan terbengkalai, dengan beberapa fasilitas bahkan dialihfungsikan menjadi pasar malam.
Dugaan Pemotongan Uang Saku Atlet
Seorang atlet yang berinisial RD mengungkapkan bahwa uang saku yang seharusnya ia terima sebesar Rp 4.000.000 dipotong hingga hanya tersisa Rp 400.000. Alasan yang diberikan adalah dana dari Dispora Sulsel belum cair. Lebih memprihatinkan, hingga memasuki tahun 2024, dana yang dijanjikan sejak pelaksanaan Pra-PON pada 2023 belum juga diterima oleh para atlet.
Selain masalah keuangan, RD juga mengeluhkan buruknya kualitas makanan yang disediakan. Menu yang disajikan hanya berupa tempe, tahu, sayur, dan ayam, yang dinilai kurang layak bagi atlet yang tengah mempersiapkan diri menghadapi ajang besar seperti Pra-PON.
 |
| Menu makanan atlit pra-PON Bali |
Dugaan Nepotisme di Dispora Sulsel
Kasus lain yang mencuat adalah dugaan praktik nepotisme di tubuh Dispora Sulsel. Seorang atlet panahan, FI, yang pernah menempati peringkat ketiga nasional dan mewakili Indonesia di ajang internasional, harus merelakan posisinya digantikan oleh anak Kepala Dispora Sulsel. Pergantian ini diduga bukan berdasarkan prestasi, melainkan hubungan keluarga.
"Prestasi saya seolah tidak dihargai, dan keputusan ini sangat tidak adil," ujar FI. Dugaan nepotisme ini diperkuat dengan penunjukan anak Kepala Dispora Sulsel sebagai asisten pribadi kepala dinas, memperlihatkan pengaruh keluarga dalam pengambilan keputusan penting.
Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terbengkalai
Selain dugaan pemotongan uang saku dan nepotisme, pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Sulawesi Selatan juga menjadi sorotan. Fasilitas olahraga yang seharusnya mendukung pembinaan atlet kini dibiarkan terbengkalai. Salah satu contoh adalah sirkuit balap sepeda yang kini dipenuhi rumput liar, sehingga tidak dapat digunakan, serta kolam renang yang penuh dengan sampah dan tidak terawat.
Yang lebih ironis, beberapa fasilitas olahraga bahkan telah dialihfungsikan menjadi pasar malam, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pengembangan olahraga di wilayah tersebut.
Prestasi Sulsel Merosot di PON Aceh
Dugaan praktik nepotisme dan buruknya pengelolaan sarana olahraga turut dianggap sebagai faktor utama merosotnya prestasi Sulawesi Selatan di PON Aceh. Cabang olahraga yang menjadi andalan, seperti panahan, gagal memberikan kontribusi medali yang signifikan. Penurunan ini dikaitkan dengan pengelolaan yang tidak profesional serta keputusan yang tidak berdasarkan meritokrasi, seperti yang dialami oleh FI.
Tanggapan Farid Mamma, SH., M.H.: Nepotisme Langgar Hukum
Praktisi hukum sekaligus Direktur PUKAT (Pusat Kajian dan Advokasi Anti Korupsi) Sulawesi Selatan, Farid Mamma, SH., M.H., turut menyoroti dugaan nepotisme tersebut. Menurutnya, praktik nepotisme melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
"Nepotisme ini tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga melanggar hukum dan asas keadilan," tegasnya.
 |
| Farid Mamma, SH., M.H |
Farid menambahkan bahwa tindakan nepotisme tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang melarang pejabat publik menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. "Nepotisme dalam olahraga merupakan pengkhianatan terhadap sportivitas dan prestasi yang seharusnya menjadi fokus utama."
Upaya Konfirmasi dan Desakan Audit Independen
Wartawan Celebes Post telah mencoba menghubungi Kepala UPT Dispora Sulsel, Amriana, pada Selasa malam, 7 Oktober 2024, untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pemotongan uang saku, nepotisme, dan terbengkalainya sarana olahraga. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dispora Sulsel.
Sementara itu, desakan dari masyarakat agar dilakukan audit independen semakin menguat. Mereka menilai, jika masalah ini tidak segera ditangani, masa depan para atlet Sulawesi Selatan akan semakin terancam.
Desakan dari Forjimak Forum Informasi Jaringan Masyarakat Anti-Korupsi
Daeng Nuntung, Kepala Divisi Investigasi dan Monitoring dari Forum Informasi Jaringan Masyarakat Anti-Korupsi (Forjimak), menegaskan bahwa Dispora Sulsel harus bertanggung jawab atas temuan ini.
"Ini menjadi peringatan keras bagi Dispora Sulsel yang terbukti lalai dalam mengurus kesejahteraan dan prestasi para atlet," tegasnya.
 |
| Daeng Nuntung |
Forjimak juga berencana menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi, yakni di Polda Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, setelah melakukan penyuratan resmi terlebih dahulu.
Masyarakat Sulawesi Selatan berharap adanya langkah nyata dari pihak terkait untuk memperbaiki kondisi olahraga di daerah tersebut.
@mds
®
®
®
®
