Aktivis FORMASI
Makassar, 20 Oktober 2024 – Forum Aktivis Mahasiswa (FORMASI), sebagai lembaga mahasiswa dan kepemudaan yang berperan sebagai pengawas sosial, kembali mengangkat isu penting terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Dalam laporan terbaru Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI), ditemukan sejumlah pelanggaran serius dalam pelaksanaan kontrak proyek peningkatan jalan yang berada di ruas Bulloe – Mattoanging, Kecamatan Turatea, yang dilaksanakan oleh PT Tri Kas Bungeng Turatea. Proyek ini mencakup juga jalan ruas Kaci’ci – Buakangpaliang (Jene Tallasa Kebun Kopi) dan ruas Ramba Palleo Kassi (Desa Wisata), yang ditangani oleh CV KAJ.
Temuan BPK RI menunjukkan bahwa kedua proyek tersebut tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam regulasi prasarana transportasi. Pembangunan jalan seharusnya berfungsi sebagai bagian integral dari sistem transportasi nasional, yang memiliki peranan krusial dalam mendukung aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Sebagai entitas yang vital, proyek ini diharapkan dapat mendorong pengembangan wilayah yang merata, menciptakan keseimbangan antara daerah, serta memperkuat kesatuan nasional yang esensial untuk pertahanan dan keamanan.
Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada kekurangan volume pekerjaan yang cukup signifikan. Meski pekerjaan belum memenuhi standar yang ditetapkan, FORMASI mengungkapkan keprihatinan yang mendalam karena pembayaran proyek telah dilakukan sebesar 100%, bahkan melebihi prestasi kerja yang seharusnya. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar tentang pengelolaan anggaran dan integritas dalam pelaksanaan proyek publik.
Ketua FORMASI, dalam keterangan resminya, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap semua proyek infrastruktur yang dibiayai oleh dana publik. Ia menegaskan, "Kami mendesak agar pihak berwenang melakukan investigasi yang mendalam dan menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran ini. Dana rakyat harus dikelola dengan baik, dan kami tidak akan mentolerir praktik korupsi dalam bentuk apapun."
Dampak Pembangunan yang Buruk
Lebih dari sekadar pelanggaran administratif, dampak dari proyek yang dikerjakan sembarangan ini sangat luas dan menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Jalan yang seharusnya menjadi sarana penghubung antar desa justru dapat menghambat mobilitas warga, mengganggu akses ke pasar, dan berdampak pada perekonomian lokal. Dengan kondisi jalan yang tidak sesuai, potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan hilang. "Kami tidak hanya mempermasalahkan angka, tetapi juga masa depan masyarakat yang sangat bergantung pada infrastruktur yang layak," tambahnya.
FORMASI juga menyoroti bahwa pengawasan yang lemah dari pemerintah dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan. Mereka menyerukan pentingnya keterlibatan publik dalam setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. “Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek adalah langkah krusial untuk mencegah korupsi dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” ujar seorang anggota FORMASI.
Sebagai langkah selanjutnya, FORMASI berencana menggelar diskusi publik dan forum tanya jawab dengan pihak terkait untuk menyampaikan temuan ini secara langsung dan menuntut penjelasan atas kekurangan yang ada. Mereka berharap, dengan langkah ini, akan tercipta kesadaran dan komitmen yang lebih besar dari semua pihak untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek publik.
Tindakan yang Diharapkan
Masyarakat, melalui FORMASI, mendesak pihak berwenang untuk tidak hanya mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang terlibat, tetapi juga melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek lain yang berpotensi bermasalah. "Kami menuntut kejelasan dan keadilan. Setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak, kami akan terus bersuara hingga hak kami sebagai rakyat terpenuhi," tutup ketua FORMASI.
@mds
