 |
| Rais Al jihad |
Makassar, 15 Oktober 2024 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan mengambil langkah inovatif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kepala Bapenda Sulsel, Dr. H. Reza Faisal Saleh, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merancang kerjasama dengan PT. Pertamina untuk mengintegrasikan kewajiban pajak dengan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Kita akan merintis kerjasama dengan PT. Pertamina agar masyarakat yang ingin mendapatkan BBM harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor mereka," ungkap Reza Faisal dalam keterangannya kepada media.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak, mengingat bahwa banyak pemilik kendaraan yang selama ini mengabaikan kewajiban membayar PKB. "Harapan kita, dengan cara ini, para wajib pajak akan lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka," tambahnya.
Meski demikian, Reza belum bisa memastikan kapan kebijakan tersebut akan mulai diterapkan. Namun, ia optimis langkah ini dapat segera diimplementasikan, bahkan memungkinkan untuk diberlakukan pada tahun 2024. "Kita masih dalam tahap pembicaraan dengan PT. Pertamina, mudah-mudahan tahun ini bisa berjalan," ujarnya.
Jika kebijakan ini diterapkan, para pengguna kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan kemungkinan besar akan menghadapi tantangan baru dalam mendapatkan BBM. Pembelian BBM tidak hanya akan memerlukan uang tunai, tetapi juga bukti pembayaran PKB, yang tentunya akan menambah tekanan bagi masyarakat yang belum patuh dalam membayar pajak.
Ketua SPMP: "Bapenda Sulsel Keliru Mengambil Kebijakan"
Kebijakan ini tidak lepas dari kritik tajam. Ketua Serikat Pemuda Mahasiswa dan Pelajar (SPMP), Rais Aljihad, dengan tegas menganggap langkah Bapenda Sulsel keliru. Menurutnya, mengaitkan pembelian BBM dengan pembayaran pajak kendaraan justru akan membebani masyarakat kecil yang selama ini sudah kesulitan.
"Bapenda Sulsel sepertinya tidak paham dengan realitas sosial masyarakat. Kebijakan ini hanya akan menambah beban rakyat yang sedang kesulitan ekonomi, apalagi di tengah kondisi harga BBM yang terus naik. Ini adalah langkah yang tidak bijak," ujar Rais Aljihad dalam pernyataannya.
Rais menambahkan bahwa Bapenda seharusnya fokus pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang lebih edukatif, bukan melalui tekanan administratif yang dapat memperparah kesenjangan sosial. "Bukan begini caranya meningkatkan kepatuhan pajak. Bapenda seharusnya fokus pada memperbaiki sistem pelayanan dan mengurangi pungutan liar yang kerap terjadi dalam pengurusan pajak, bukan membuat aturan yang mempersulit kehidupan rakyat," tegasnya.
Langkah yang dilakukan Bapenda Sulsel ini memang strategis, namun kritik yang disampaikan oleh Rais Aljihad mencerminkan kekhawatiran masyarakat tentang potensi dampak negatif kebijakan tersebut, terutama bagi kelompok menengah ke bawah yang akan terdampak langsung.
Adapun, Reza Faisal memastikan bahwa pihaknya akan mengkaji berbagai aspek sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan, termasuk kesiapan teknis dan sosial di lapangan. "Kami tidak ingin terburu-buru. Yang jelas, kami ingin masyarakat memahami pentingnya pajak untuk pembangunan, dan ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan," pungkasnya.
Kebijakan ini, bila berhasil diterapkan, dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memperketat regulasi pembelian BBM. Namun, tantangan besar masih menanti, terutama dari segi penerimaan masyarakat dan kelancaran kerjasama dengan PT. Pertamina.
Reporter: MDS
Editor: Aisyah
