®
®
® 
Gambar Ps Central & Syamsul Bahri
Makassar, 9 Oktober 2024 – Perumda Pasar Makassar berada di tengah badai kontroversi setelah pengurangan anggaran yang awalnya Rp 1,5 miliar menjadi Rp 1,1 miliar. Lebih parahnya, dugaan memalukan mencuat, di mana pembangunan lapak di Pasar Sentral yang seharusnya dibiayai oleh dana Corporate Social Responsibility (CSR) malah dibebankan kepada para pedagang. Kondisi ini memunculkan kemarahan besar di kalangan pelaku pasar yang merasa diperas secara sistematis oleh pihak yang seharusnya melindungi kepentingan mereka.
Sumber yang dapat dipercaya berinisial MHD mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa pedagang dipaksa menyetor uang sumbangan untuk pembangunan lapak baru. "Ini benar-benar tindakan tidak manusiawi! Para pedagang yang sudah bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi malah dipaksa bayar untuk sesuatu yang seharusnya ditanggung oleh CSR. Ini bukan sekadar ketidakadilan, ini penindasan!" tegas MHD dengan nada marah.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Makassar, Syamsul Bahri, seolah-olah menutup telinga terhadap masalah ini. Ketika dihubungi berkali-kali oleh sejumlah wartawan untuk memberikan penjelasan, Syamsul terkesan menghindar. Hanya satu kali ia menanggapi pesan singkat, menyampaikan, "Maaf pak, untuk konfirmasi berkaitan deviden bisa kami jelaskan, namun sementara ada kegiatan keluarga." Respons yang dinilai tidak memadai ini memicu spekulasi bahwa ada upaya dari pihak manajemen untuk menutupi dugaan kesalahan dalam pengelolaan dana CSR.
Fakta bahwa dana CSR—yang semestinya bertujuan membantu komunitas dan meringankan beban masyarakat—malah dialihkan menjadi beban pedagang, menciptakan polemik besar di publik. Sejumlah pihak mendesak transparansi dan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana ini, serta mempertanyakan akuntabilitas Syamsul Bahri dan jajarannya dalam menjalankan tugas.
"Bagaimana mungkin Perumda Pasar yang seharusnya memperjuangkan kepentingan publik justru menciptakan kebijakan yang jelas-jelas menyulitkan pedagang kecil? Mereka sudah kesulitan bertahan di masa sulit, lalu sekarang harus menanggung beban yang seharusnya bukan tanggung jawab mereka!" ujar seorang pedagang dengan nada frustasi.
Jika masalah ini tidak segera dituntaskan, dikhawatirkan akan semakin banyak pedagang yang terjebak dalam kesulitan finansial, memperparah kondisi pasar di Makassar. Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah konkrit dari pemerintah kota maupun pihak berwenang untuk menginvestigasi lebih dalam kasus ini.
Dengan skandal yang terus membesar, publik kini menuntut tindakan tegas dari pemerintah. Penyelewengan dana CSR ini adalah tamparan keras bagi kredibilitas Perumda Pasar Makassar. Pertanyaannya kini, siapa yang akan bertanggung jawab atas kekacauan ini? Apakah Syamsul Bahri dan jajarannya akan terus bersembunyi di balik alasan-alasan dangkal, atau akan ada tindakan nyata untuk memperbaiki situasi yang memalukan ini?
@mds
