Petugas SPBU Mengisi BBM Solar Bersubsidi |
Makassar, 2 November 2024 – Di tengah keresahan masyarakat akibat kelangkaan BBM bersubsidi, Front Pembebasan Rakyat Sulawesi Selatan (FPR) melakukan audiensi bersama Humas Pertamina Patra Niaga Region Sulawesi. Dalam pertemuan ini, desakan keras disuarakan agar Pertamina memperkuat pengawasan terhadap dugaan praktik mafia BBM yang beroperasi di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan.
Audiensi bersama Humas Pertamina Patra Niaga Region Sulawesi |
Berdasarkan data yang dikumpulkan FPR, operasi mafia BBM bersubsidi diduga melibatkan jalur retribusi yang telah tersusun rapi, memungkinkan penimbunan dan distribusi ilegal solar bersubsidi secara masif. Praktik ini diduga dimulai dari pemberian jatah khusus bagi oknum tertentu di SPBU, yang kemudian menyalurkan solar bersubsidi dalam jumlah besar kepada jaringan mafia, bukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Mafia ini memanfaatkan truk tangki atau kendaraan-kendaraan tertentu yang dimodifikasi untuk menampung lebih banyak solar, sehingga mempermudah proses distribusi ke pasar gelap.
Modus ini dilakukan dengan berbagai tahapan yang mengakar, dimulai dari penyalahgunaan kuota subsidi di tingkat SPBU, di mana SPBU menerima kuota BBM bersubsidi yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat. Oknum di SPBU tersebut mengalihkan BBM bersubsidi ke pihak ketiga yang telah bermitra dengan mafia. Setelah BBM dikumpulkan dalam jumlah besar, mafia kemudian mendistribusikannya kepada pengecer atau pembeli industri dengan harga lebih tinggi, menimbulkan kelangkaan di masyarakat dan menambah beban biaya hidup, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi.
SPBU 74.912.70 |
Menurut Farid Mamma, SH., M.H., pakar hukum yang juga dikenal sebagai pemerhati kebijakan publik di Sulawesi Selatan, pola distribusi ilegal ini telah merugikan masyarakat secara luas. "Apa yang kita saksikan adalah pelanggaran sistematis yang merampas hak masyarakat kecil. Jalur retribusi mafia ini seakan dibiarkan berkembang tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Kami menuntut Pertamina dan kepolisian untuk memutus rantai mafia ini hingga ke akarnya," ujarnya.
Pihak FPR bersama Farid Mamma juga menyebutkan bahwa jaringan mafia ini tak hanya bekerja di wilayah Sulawesi Selatan, tetapi memiliki koneksi dengan jaringan lintas daerah yang memungkinkan distribusi solar bersubsidi sampai ke luar provinsi. Modus ini mencakup pemberian komisi kepada petugas tertentu di SPBU dan pengawasan yang lemah di sejumlah titik pengisian, yang membuka peluang penyelundupan BBM ke pihak yang tidak berhak.
SPBU |
Desakan agar dilakukan tindakan tegas disuarakan oleh FPR yang menilai penerapan sistem monitoring berbasis digital di seluruh SPBU perlu segera diterapkan. Sistem ini memungkinkan deteksi dini terhadap kelebihan pembelian atau aktivitas penimbunan yang dilakukan oleh mafia. FPR juga meminta agar aparat melakukan razia di SPBU-SPBU yang dicurigai, serta memberikan sanksi berat pada SPBU yang terbukti melanggar, termasuk penutupan izin usaha.
Dengan adanya langkah-langkah tegas dan pengawasan berlapis, Farid Mamma dan FPR berharap agar rantai mafia BBM bersubsidi ini dapat diputuskan secara permanen. Tanpa tindakan konkret, mafia BBM akan terus beroperasi dan merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas dalam mendapatkan akses terhadap subsidi BBM.
Farid Mamma, SH., M.H |
@mds