©
© |
| Ibnu, Ketua Umum IKPM WALMAS, |
Wajo, 9 Desember 2024 - Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember merupakan momentum refleksi bagi dunia internasional untuk senantiasa meneguhkan komitmen pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Menurut Ibnu, selaku Ketua Umum IKPM WALMAS, korupsi yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) merupakan akar kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang menghasilkan ketimpangan di berbagai aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, kerusakan lingkungan dan bahkan mengganggu stabilitas penyelanggaraan kebijakan pemerintah daerah.
Ibnu melanjutkan bahwa praktek korupsi yang juga mustinya tidak luput dari perhatian yaitu dugaan kasus-kasus atau atau bahkan kasus korupsi yang dalam kurun beberapa tahun terakhir berhasil terungkap di Kabupaten Luwu.
"Terakhir ada dugaan kasus korupsi mantan Bupati Luwu Basmin Mattayang, jika ini terbukti, maka kita tidak usah heran kenapa Luwu dalam 5 tahun terakhir di masa kepemimpinannya selalu ada dalam daftar 5 kabupaten termiskin di Sulsel," ucapnya.
Menurut Ibnu, bahwa meski Kabupaten Luwu dalam beberapa tahun terakhir diklaim telah mendapat kurang lebih 9 kali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Sulsel terhadap laporan keuangan daerah seperti yang dibanggakan oleh beberapa pihak, namun perlu dicatat bahwa predikat WTP tidak berbanding lurus dengan berbagai kasus korupsi yang terkuak di Kabupaten Luwu.
"Dalam hukum predikat WTP tidak bisa menjadi dasar klaim bahwa sebuah daerah itu bebas korupsi, karena meskipun WTP merupakan opini terbaik yang diberikan BPK atas laporan keuangan suatu entitas, penilaian ini hanya fokus pada aspek keuangan. Artinya, BPK memeriksa apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada penyimpangan material," tegasnya.
Ibnu menuturkan bahwa kasus dugaan Korupsi Basmin Mattayang kedepannya atas terus mereka kawal, sebab menurutnya, korupsi ini sangat berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di daerah Walmas.
"Jika para pejabat korupsi, masyarakat Walmas adalah pihak yang paling merasakan dampak berlapis terutama masalah infrastruktur pertanian, pelayanan publik, kesehatan dan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat lainnya, ini yang disebut sebagai kemiskinan struktural," tegasnya.
"Mengingat kesenjangan di Luwu ini sangat luar biasa, kami juga mengajak seluruh anak muda untuk senantiasa terlibat aktif mengawasi dan bersuara di Medsos terkait kinerja Pemkab kedepannya, terutama terkait komitmen pembangunan bebas korupsi seperti yang mereka janjikan saat debat Pilkada," tutupnya.
@ib
®
®
®
®
