Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wil. VII Diduga Tidak Mampu Mengendalikan Arus Informasi yang Berkembang

Plakat Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jeneponto - Takalar

CELEBES POST, Takalar – Beredarnya pemberitaan mengenai dugaan manipulasi data siswa di SMK Negeri 3 Takalar telah menimbulkan polemik di lingkungan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Namun, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Andi Ernawati, justru dinilai tidak mampu mengendalikan arus informasi yang berkembang liar di media.

Minimnya Pengawasan dalam Pengelolaan Informasi

Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas pengawasan sekolah di wilayahnya, Hj. Ernawati seharusnya lebih proaktif dalam memastikan bahwa informasi yang beredar tidak menimbulkan opini negatif terhadap institusi pendidikan. Namun, lemahnya pengawasan terhadap pemberitaan telah menyebabkan informasi yang tidak terkontrol dan berpotensi merugikan SMK Negeri 3 Takalar.

Terkait Dugaan Manipulasi Data

Dalam pertemuan awak media di SMK Negeri 3 Takalar, pihak operator sekolah menyampaikan bahwa dugaan manipulasi dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masih perlu diklarifikasi lebih lanjut. “Data siswa diperiksa oleh operator Dapodik, kemudian dikroscek dengan wali kelas dan bidang kesiswaan. Proses ini sudah pasti dilakukan sesuai aturan yang ada. Jadi, tidak ada celah untuk manipulasi data,” tegas operator Sekolah dihadapan awak media.

Dugaan Pernyataan Ambigu ?

Hj. Andi Ernawati sendiri menegaskan bahwa pihaknya tidak langsung membenarkan adanya dugaan tersebut, melainkan akan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap data di operator Dapodik sebelum mengambil kesimpulan.

"Kami hanya sebatas mendengarkan pengaduan dan aspirasi guru-guru serta tenaga teknis SMKN 3 Takalar. Saya menyampaikan bahwa nanti akan dicek dulu kebenarannya di operator Dapodik," ujar Hj. Andi Ernawati, saat melakukan balasan via whatsApp (29/1/2025).

Selain itu, dalam pernyataannya kepada media infofaktaterkini.net, Hj. Andi Ernawati menegaskan, "Mengenai Dapodik sekolah yang masih ada siswa yang terdaftar lalu sudah tidak sekolah lagi, secepat mungkin akan memeriksa data Dapodik tersebut. Kami akan panggil operatornya dulu, operator Dapodik, untuk kroscek data tersebut apakah betul laporan guru-guru ini, karena kami baru mendengar laporannya."

Suasana Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jeneponto - Takalar

Ketua DPP Lemkira Kritik Kinerja Pengawasan

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur negara Indonesia (LEMKIRA), Abdul Rahman Rizal Noma, menyoroti kelalaian dalam pengawasan informasi oleh Dinas Pendidikan. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus diawasi dengan ketat agar tidak menimbulkan spekulasi yang merugikan dunia pendidikan.

“Ketidaktegasan dalam menangani isu ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan di tubuh Dinas Pendidikan. Seharusnya, Hj. Ernawati mampu meredam isu sejak awal dengan memberikan klarifikasi yang transparan dan akurat, bukan membiarkan informasi berkembang liar di publik,” ujar Abdul Rahman Rizal Noma.

Perlunya Evaluasi dan Langkah Tegas

Mengingat pentingnya peran pengawasan dalam menjaga kredibilitas dunia pendidikan, Abdul Rahman Rizal Noma menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Hj. Ernawati sangat diperlukan. Jika kelalaian seperti ini terus berulang, tidak menutup kemungkinan akan muncul lebih banyak polemik yang merugikan institusi pendidikan di masa mendatang.

“Dinas Pendidikan harus segera melakukan langkah konkret dalam membenahi sistem pengawasan pemberitaan. Dunia pendidikan harus bersih dari polemik yang tidak perlu dan semua informasi harus dikelola dengan baik sesuai regulasi yang ada,” tutupnya.

Polemik ini menjadi peringatan bagi seluruh instansi pendidikan untuk lebih meningkatkan transparansi serta pengawasan dalam pengelolaan informasi, sehingga tidak ada celah bagi kesalahan administrasi yang dapat merusak citra pendidikan di Sulawesi Selatan.

@mds