© |
| Depan ATN/BPN |
Makassar, 9 Januari 2025 – Masalah parkir liar dan kehadiran "pak ogah" semakin menjamur di depan berbagai instansi pemerintah dan lokasi strategis di Makassar. Situasi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan tata kelola parkir oleh pihak terkait.
Titik Masalah
Kesemrawutan parkir liar dan praktik pungutan ilegal menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah kota. Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Satpol PP, dan kepolisian seharusnya bersinergi untuk menyelesaikan persoalan ini, bukannya saling melempar tanggung jawab.
 |
| Depan ATN/BPN |
 |
| Pak Ogah Jalan |
Beberapa lokasi yang menjadi sorotan di antaranya:
Depan Kantor ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan: Pengendara kerap harus berurusan dengan parkir liar entah ini dikelola oleh parkir liar yang meminta uang parkir tanpa tiket resmi atau terjadi pembiaran karena ada kerjasama tidak tertulis.
Samping Rumah Sakit Labuang Baji dan Depan Toko Satu Sama: Kendaraan parkir sembarangan hingga menyulitkan akses keluar-masuk pasien dan pengunjung ditambah lagi toko satu sama tidak mempunyai lahan parkir yang mumpuni hingga bahu jalan dan ruas jalan jadi lahan parkir liar yang merugikan pengguna jalan.
Jalan Pengayoman, Depan Alaska: Pak ogah dan yang mengatur parkir secara asal-asalan, memperburuk kemacetan di area tersebut.
Jalan Perintis Kemerdekaan, Depan Carrefour: Lokasi yang seharusnya dikelola profesional kini menjadi lahan subur parkir liar bagi pak ogah.
Universitas Diponegoro dan Universitas Cokroaminoto: Mahasiswa dan pengunjung mengeluhkan praktik pungutan liar oleh tindakan pak ogah dan menghambat arus lalulintas yang begitu panjang yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
Depan Perumahan Telkomas dan Kantor Pengadilan Agama Islam: Keberadaan pak ogah yang mengatur kendaraan secara asal-asalan menyebabkan kemacetan parah hingga jalur jalan raya dipenuhi tiap hari nya peluang kemacetan dan padat merayap.
Kritik dan Solusi
Masyarakat menilai masalah ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah kota, terutama Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir. Selain itu, absennya tindakan tegas terhadap para pak ogah yang kerap beroperasi tanpa izin resmi memperparah situasi.
Gusalam, seorang pengamat tata kota, mengecam fenomena ini. "Ketidaktertiban parkir dan maraknya pak ogah di depan instansi pemerintah adalah bentuk kelalaian yang tidak bisa dibiarkan. Pemerintah daerah harus segera turun tangan, menertibkan oknum-oknum tersebut, serta memastikan bahwa pengelolaan parkir dilakukan secara profesional sesuai peraturan daerah," tegasnya.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Selain mengganggu ketertiban umum, keberadaan parkir liar dan pungutan ilegal juga merugikan keuangan daerah. Retribusi parkir yang seharusnya masuk ke kas daerah justru mengalir ke kantong pribadi oknum tidak bertanggung jawab.
"Masyarakat sudah jengah dengan kondisi ini. Masalah parkir liar tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga mencoreng wajah kota yang seharusnya tertib," ujar Muklis, S.Sos., seorang pengamat hukum tata kelola transportasi. Ia menambahkan bahwa perlu ada penguatan regulasi dan pengawasan lebih ketat terhadap pihak-pihak yang mengelola parkir.
Langkah yang Perlu Dilakukan
Sebagai solusi, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut:
Penertiban dan Edukasi: Melakukan razia rutin di titik-titik rawan parkir liar dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
Pengelolaan Digital: Mengintegrasikan sistem parkir berbasis teknologi untuk meminimalisir campur tangan pak ogah dan preman.
Penegakan Hukum: Memberikan sanksi tegas kepada pelaku pungutan liar sesuai hukum yang berlaku.
Masyarakat berharap adanya perubahan nyata dalam pengelolaan parkir di Makassar, terutama di lokasi-lokasi strategis. Jika dibiarkan, masalah ini akan terus menjadi momok yang menggerus kenyamanan warga kota.
@tim_mds
©
©
©
®
®
®
®
