Tantangan Kepala Sekolah dalam Mengelola Institusi Pendidikan Secara Tegas dan Disiplin

Abdul Rahman Muh Rizal Noma

CELEBES POST, Makassar – Kepemimpinan kepala sekolah di Sulawesi Selatan (Sul-Sel) belakangan ini menjadi sorotan. Sejumlah protes yang dilayangkan terhadap kepala sekolah di berbagai daerah menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola pendidikan, terutama terkait ketegasan dan disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Hal ini disoroti oleh media Lemkiranews.id sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, Senin (27/1/2025).

Protes yang muncul sebagian besar disebabkan oleh ketidaktegasan dalam penerapan peraturan. Kelemahan ini semakin diperburuk oleh minimnya pengawasan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), yang memiliki peran strategis dalam menilai dan mengawasi kinerja kepala sekolah. Menurut seorang penulis di bidang pendidikan, evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah di wilayah ini sangat minim, yang berdampak pada rendahnya kualitas pengelolaan sekolah.

Beberapa kasus di berbagai daerah di Sul-Sel yang mencuat menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah:

1. Makassar: Konflik kepemimpinan terjadi di beberapa sekolah seperti SMA 17, SMA 23, SMA 20, SMA 11, dan SMA 19. Kelima sekolah ini mendapat sorotan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran oleh kepala sekolah masing-masing.

2. Kabupaten Pangkep: Kepala Cabang Dinas Wilayah IX, Drs. Jumain, M.Pd, mendapat protes dari sejumlah guru dan pejabat terkait kebijakan yang dianggap kontroversial. Salah satu nama yang disebut sebagai dalang konflik adalah Hatta Masse, Kasi SMA Cabdis. Namun, Jumain akhirnya dikembalikan ke jabatannya setelah tuduhan terhadapnya terbukti tidak berdasar.

3. Palopo: Protes muncul di SMKN 1 akibat kebijakan kepala sekolah yang dianggap tidak berpihak pada guru dan siswa.

4. Kabupaten Takalar: Sebanyak 30 guru di SMKN 3 menuntut mutasi kepala sekolah mereka. Protes ini dilakukan pada hari Kamis lalu sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap gaya kepemimpinan yang dinilai terlalu tegas dan disiplin.

5. Sinjai: Konflik serupa juga terjadi di SMA Negeri 5 Sinjai, yang berakhir dengan pemecatan kepala sekolahnya (non-job). Protes dari internal sekolah terkait kebijakan yang dianggap tidak adil dan kurang mendukung guru serta siswa memicu keputusan tersebut.

Menjadi kepala sekolah bukan hanya soal menjalankan administrasi, tetapi juga memimpin dengan ketegasan dan disiplin. Kepala sekolah dituntut untuk dapat mengelola hubungan dengan guru, siswa, dan masyarakat secara adil. Ketidaktegasan dalam menegakkan peraturan tidak hanya berdampak pada internal sekolah, tetapi juga menciptakan konflik yang merugikan citra dunia pendidikan.

Sebagai solusi, pemerintah daerah dan Baperjakat Sulsel perlu meningkatkan pengawasan serta evaluasi berkala terhadap kinerja kepala sekolah. Pelatihan kepemimpinan yang berfokus pada penyelesaian konflik juga penting agar kepala sekolah dapat mengatasi dinamika kompleks di lingkungannya dengan bijak.

Pendidikan sebagai Pilar Masa Depan

Kualitas pendidikan sangat bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Ketegasan, keadilan, dan kedisiplinan harus menjadi landasan utama dalam mengelola institusi pendidikan. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas, yang pada akhirnya dapat mendukung masa depan generasi penerus bangsa.

Penulis: Syarif Al Dhin
Sumber: Redaksi Lemkiranews.id