Notification

×

Iklan

Iklan

GRIB Jaya Kota Makassar dan Sulsel Kepung Kantor Kajati, Gubernur, dan DPRD Sulsel : Tuntut Penegakan Hukum atas Pensertifikasian Ruang Laut

Wednesday, February 5, 2025 | February 05, 2025 WIB Last Updated 2025-02-05T11:42:38Z

 

Anggota Dan Simpatisan Grib Jaya

CELEBES POST, Makassar, – Ribuan anggota Satuan Tugas (Satgas) Baret Merah Dewan Pimpinan Daerah (DPD), (DPC) Kota Makassar ,Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya) Sulawesi Selatan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Makassar, Rabu (5/2/2025). Aksi yang dipimpin oleh Jenderal Lapangan Maslim ini dimulai dari titik kumpul di perbatasan Makassar-Gowa, lalu bergerak melalui Jalan Sultan Alauddin, Jalan AP Pettarani, dan melakukan aksi singgah di Gedung DPRD Kota Makassar sebelum melanjutkan ke Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Kantor Gubernur Sulsel, serta Gedung DPRD Sulsel.


Dalam orasi yang lantang, GRIB Jaya Sulsel menyoroti dugaan perbuatan pidana terkait pensertifikasian ruang laut dalam bentuk Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada korporasi tertentu dan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada perseorangan. Mereka menegaskan bahwa praktik ini merupakan bentuk kejahatan terstruktur, sistematis, dan terorganisir yang berpotensi merampas aset negara demi kepentingan kelompok oligarki.




"Hari ini kami hadir untuk menggedor tanggung jawab para penegak hukum! Tidak boleh ada aparat negara yang menutup mata terhadap kejahatan berjamaah ini. Hukum harus ditegakkan secara adil, tanpa tebang pilih!" tegas Maslim dalam orasinya di depan kantor Kajati Sulsel.




GRIB Jaya Sulsel juga mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk turun tangan melakukan investigasi terkait penyalahgunaan ruang laut yang tidak sesuai dengan fungsinya. Selain itu, mereka meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI untuk memeriksa dampak reklamasi ilegal yang dinilai merusak ekosistem laut dan menghancurkan mata pencaharian nelayan.


Tuntutan serupa juga diarahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI agar mencabut SHGB dan SHM yang terbit di atas ruang laut serta menindak tegas pejabat BPN Makassar yang terlibat dalam praktik ini.


Secara terpisah, Ketua DPD GRIB Jaya Sulsel, Muh. Amin, yang saat ini berada di Jakarta, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap keselamatan rakyat dan kedaulatan negara dari ancaman oligarki.




"Kami tidak akan tinggal diam melihat perampokan kekayaan rakyat dan negara! Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa laut adalah milik negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. GRIB Jaya Sulsel siap menjadi garda terdepan menjaga NKRI dan marwah Ayahanda Prabowo Subianto sebagai Presiden RI!" ujar Muh. Amin.


Aksi ini diakhiri dengan penyampaian delapan poin pernyataan sikap kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. GRIB Jaya Sulsel memberikan deadline kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti tuntutan mereka.


"Jika dalam waktu yang telah kami tentukan tuntutan ini tidak diindahkan, maka bagi kami mereka adalah lawan negara dan wajib untuk kami lawan! NKRI harga mati!" tutup Maslim dengan suara lantang di hadapan ribuan massa.


"Kami ingin menunjukkan bahwa GRIB Jaya hadir untuk rakyat, menjaga solidaritas, serta mendukung kebijakan yang pro-masyarakat. Aksi damai ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh anggota dan simpatisan," ujar Bang Krido ditempat berbeda.


(Reporter: MDS | Celebes Post)

Berita Video

×
Berita Terbaru Update