®
®
® |
| Ilustrasi |
Celebes Post, Makassar – Dugaan aliran dana hibah KONI Makassar yang digunakan untuk politik uang dalam Pemilu 2024 terus menuai sorotan. Sejumlah pihak mendesak agar kasus ini segera diusut tuntas, termasuk keterlibatan penyelenggara pemilu yang diduga menerima suap untuk mengintervensi hasil pemungutan suara.
Direktur Pusat Kajian Advokasi dan Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel, Farid Mamma, S.H., M.H., menegaskan bahwa kasus ini harus diusut secara transparan oleh aparat penegak hukum. Ia menyebut bahwa jika benar-benar terjadi penyelewengan dana hibah KONI untuk kepentingan politik, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang memiliki ancaman hukuman berat.
"Jangan sampai kasus ini hanya menjadi isu sesaat tanpa tindak lanjut hukum yang jelas. Dugaan suap kepada penyelenggara pemilu harus diusut tuntas, termasuk sumber dana yang digunakan untuk politik uang," ujar Farid Mamma dalam keterangannya pada 26 Maret 2024. Berikut berita sebelumnya, https://www.celebespost.eu.org/2025/03/benang-merah-politik-uang-dan-dana-koni.html
Lebih lanjut, Farid Mamma menegaskan bahwa Kejari Makassar harus segera mengambil langkah konkret dengan menetapkan tersangka. "Jika tidak ada penindakan tegas, ini akan menjadi preseden buruk. Kejari harus mengusut siapa saja yang terlibat, termasuk pihak di dalam KONI maupun penyelenggara pemilu yang menerima dana haram ini. Jika terbukti, mereka bisa dijerat dengan Pasal 3 dan Pasal 12 UU Tipikor dengan ancaman hukuman seumur hidup," tegasnya.
Siapa Saja yang Berpotensi Terlibat?
Berdasarkan informasi yang dihimpun, keterlibatan sejumlah pihak mulai terungkap seiring dengan jalannya penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar. Sejumlah nama yang diduga mengetahui atau bahkan terlibat dalam aliran dana ini disebut-sebut telah dipanggil untuk diperiksa.
Kasi Intel Kejari Makassar, Alamsyah, mengonfirmasi bahwa proses pemeriksaan terhadap beberapa saksi masih berlangsung. "Kami terus menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah KONI Makassar, terutama yang diduga mengalir ke kepentingan politik. Kami akan bekerja secara profesional dan transparan," ujarnya.
Meski demikian, hingga saat ini, Kejari hanya menetapkan Ketua KONI Makassar, Ahmad Susanto, Selain Ahmad Susanto, Kejari Makassar juga mengamankan dua tersangka lainnya yaitu Kepala Sekretariat KONI Makassar dan Sekretaris Umum KONI Makassar. Publik pun mempertanyakan komitmen aparat dalam mengusut tuntas Bendahara Umum KONI Makassar dalam kasus ini.
Sementara itu, pihak Bawaslu dan KPU Makassar masih bungkam terkait tudingan adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dalam kasus ini. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari kedua lembaga tersebut meskipun permintaan konfirmasi telah diajukan.
 |
| Bukti Chat Via WhatsApp Dugaan Aliran Politik Uang |
 |
| Bukti Chat Via WhatsApp Dugaan Aliran Politik Uang |
 |
| Bukti Chat Via WhatsApp Dugaan Aliran Politik Uang |
 |
| Bukti Chat Via WhatsApp Dugaan Aliran Politik Uang |
Mendesak Keterbukaan dari KONI Makassar
Sementara itu, pihak KONI Makassar masih belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan aliran dana hibah mereka ke politik uang. Beberapa pengurus yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan juga memilih irit bicara.
Bendahara Umum KONI Makassar, yang dikabarkan telah diperiksa oleh penyidik Kejari Makassar, enggan memberikan komentar saat dihubungi wartawan (25/03/24). " Tidak usah digubris, Biarkan penyidik yang bekerja," ujarnya saat umroh dihubungi oleh kerabat nya.
Absennya pernyataan dari Bendahara Umum KONI Makassar, Profesor Doktor Arifuddin, yang masih berada di luar negeri, juga menjadi sorotan. Keberadaannya di luar negeri di tengah pusaran dugaan skandal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat.
Farid Mamma menyoroti sikap tertutup KONI Makassar yang seolah-olah ingin menghindari pertanggungjawaban. "Jika mereka tidak merasa bersalah, seharusnya transparan. Diamnya mereka justru semakin mencurigakan. Kami mendesak Bendahara Umum KONI Makassar segera pulang dan memberikan klarifikasi langsung di hadapan publik," ujar Farid dengan nada geram.
Reaksi Publik dan Desakan Penyelesaian
Kasus ini telah menarik perhatian luas di masyarakat. Banyak yang menilai bahwa praktik politik uang yang diduga melibatkan dana hibah KONI mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
Sejumlah aktivis antikorupsi di Makassar mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa jika kasus ini tidak segera diusut secara transparan. "Kami tidak akan tinggal diam. Jika kasus ini tidak ditindaklanjuti, kami akan turun ke jalan menuntut keadilan," ujar salah seorang aktivis dari Aliansi Masyarakat Antikorupsi Makassar.
Selain itu, warganet pun turut mengungkapkan kekecewaan mereka di media sosial. Banyak yang mendesak agar Bawaslu dan KPU Makassar segera memberikan klarifikasi mengenai dugaan suap yang menyeret nama lembaga tersebut.
Aliansi mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar juga berencana menggelar demonstrasi besar-besaran pekan depan. Mereka menuntut agar Kejari segera menetapkan tersangka dan tidak bermain-main dengan kasus ini.
Langkah Selanjutnya: Penegakan Hukum atau Impunitas?
Kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah KONI untuk kepentingan politik ini bisa menjadi ujian besar bagi aparat penegak hukum di Sulawesi Selatan. Jika tidak ditangani dengan serius, maka akan semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu dan penegakan hukum.
Farid Mamma menutup keterangannya dengan peringatan keras. "Jika kasus ini tidak diproses serius, maka kami tidak segan-segan membawa masalah ini ke tingkat nasional, termasuk melaporkan langsung ke KPK dan Kejaksaan Agung," ancamnya.
Publik kini menunggu langkah konkret dari Kejari Makassar, Bawaslu, dan KPU Makassar. Apakah kasus ini akan diusut hingga ke akar ataukah akan menguap begitu saja seperti banyak kasus serupa sebelumnya? Hanya waktu yang akan menjawab.
MDS | Celebes Post
