®
®
®
Celebes Post Makassar Sulawesi Selatan, – Desakan agar Camat Tamalate segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi pegawai honorer, khususnya tenaga perpustakaan, semakin kuat. Para honorer berencana mengadukan permasalahan ini langsung kepada Wali Kota Makassar. Mereka akan didampingi oleh Tim Kanvaser Tamalate. Jum'at, 28/03/2025 Makassar
Dalam konferensi pers yang digelar di Warkop 21, Jl. Gunung Salahutu, pada 27 Maret 2025, Arman juga menyoroti isu lain yang lebih serius, yakni dugaan penyelewengan anggaran di Kecamatan Tamalate, terutama terkait pembayaran honorer tenaga taman baca.
*SK Honorer Tak Kunjung Terbit, Ada Dugaan Manipulasi?*
Arman menegaskan bahwa SK honorer seharusnya menjadi kewenangan camat, sebagaimana telah diklarifikasi oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Namun, hingga kini, SK bagi tenaga perpustakaan di Kecamatan Tamalate belum diterbitkan, sehingga berdampak pada pencairan honor mereka.
"Kami menduga ada permainan dalam pembayaran honorer dengan alasan SK belum terbit. Padahal, Dinas Perpustakaan sudah menegaskan bahwa penerbitan SK adalah wewenang camat. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah ada upaya manipulasi untuk keuntungan oknum tertentu?" Ujar Arman.
*Dugaan Penyelewengan Anggaran Mengemuka*
Selain mendesak penerbitan SK, Arman juga mengungkapkan indikasi penyimpangan anggaran dalam pembayaran honorer tenaga taman baca. Ia menyebut bahwa pihaknya telah mengumpulkan bukti awal yang menunjukkan adanya potensi penyelewengan dan manipulasi data.
"Kami telah mengumpulkan beberapa bukti yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan anggaran. Ini bukan hanya soal keterlambatan SK, tetapi ada kemungkinan lebih besar bahwa dana yang seharusnya untuk honorer dialokasikan tidak sesuai peruntukan," Tambahnya.
*Harapan kepada Wali Kota Makassar*
Para tenaga honorer berharap Wali Kota Makassar segera turun tangan untuk menuntaskan permasalahan ini, baik terkait penerbitan SK maupun dugaan penyimpangan anggaran di Kecamatan Tamalate.
Arman menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
"Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan hak-hak para honorer dipenuhi. Selain itu, kami juga mendesak adanya investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan anggaran agar sistem pengelolaan di kecamatan lebih transparan dan akuntabel," Tutupnya. (*411U).
Sumber : (*Arman).
