 |
| Mansyur Asiz |
Celebes Post Makassar, – Digitalisasi pelayanan publik kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, Jaringan Oposisi Indonesia (JOIN) Sulawesi Selatan melalui ketuanya, Mansyur Asiz, mengangkat keresahan publik terkait penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) elektronik yang dinilai masih jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Mansyur Asiz secara tegas mendesak pihak kepolisian dan Kementerian Keuangan untuk membuka secara terang-benderang seluruh proses dan biaya penerbitan BPKB elektronik. Menurutnya, besaran biaya yang dibebankan kepada masyarakat harus sesuai dengan ketentuan resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bukan berdasarkan tarif gelap yang kerap dibungkus birokrasi tertutup.
“Digitalisasi bukan alasan untuk menutupi informasi dari masyarakat. Justru harus makin transparan karena sistemnya bisa dilacak. Tapi hari ini, penerbitan BPKB elektronik justru menimbulkan pertanyaan: berapa sebenarnya yang dibayar rakyat? Dan ke mana alirannya?” tegas Mansyur Asiz, Ketua JOIN Sulsel, saat dihubungi wartawan.
Tak hanya menyoroti sisi keuangan, JOIN juga mengingatkan potensi bahaya yang mengintai di balik sistem elektronik yang tidak dilengkapi jaminan keamanan digital yang kuat. Mereka menyebut, data masyarakat yang tersimpan dalam sistem BPKB elektronik berisiko disalahgunakan jika tidak mendapat proteksi maksimal dari kejahatan siber.
“Banyak sistem layanan publik yang diretas. Jangan sampai data kepemilikan kendaraan bocor ke tangan yang salah. Ini bukan hal sepele. Bisa disalahgunakan untuk pemalsuan dokumen, penipuan, bahkan jaringan kriminal,” lanjut Mansyur.
JOIN menyoroti fakta bahwa kejahatan siber di Indonesia meningkat drastis dalam tiga tahun terakhir. Layanan berbasis digital yang seharusnya memberi kemudahan justru kerap menjadi sasaran empuk para peretas. Ironisnya, penguatan sistem keamanan kerap kali datang belakangan—setelah insiden terjadi.
“Kalau hari ini kita tidak bersuara, maka rakyat bisa jadi korban dua kali: dibebani biaya tak wajar dan datanya dijual di pasar gelap dunia maya,” kritiknya dengan nada keras.
Sebagai bentuk pencegahan, JOIN Sulsel mendesak keterlibatan aktif lembaga-lembaga pengawas seperti Ombudsman RI, serta pengawasan teknis dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan bahwa sistem ini tidak hanya sah secara administrasi, tapi juga aman secara teknologi.
“Kami bukan menolak digitalisasi, tapi jangan bungkus ketertutupan dengan embel-embel kemajuan. Transparansi, akuntabilitas, dan jaminan keamanan data adalah harga mati,” tutup Mansyur Asiz.
Isu ini menjadi alarm keras bagi seluruh institusi publik agar tidak hanya mengejar digitalisasi sebagai formalitas, tetapi benar-benar menjadikannya alat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Sebab ketika data dan uang rakyat dipertaruhkan, tidak boleh ada ruang untuk kelalaian.
DL_MDS - Celebes Post
